Asal Usul Kali Angke, Tempat Pembantaian Massal VOC 1740

JAKARTA – Kali Angke adalah salah satu kali terkenal di Jakarta yang memiliki hulu di Bogor. Kali yang memiliki nama lain Cikeumeuh ini melintasi wilayah Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan bermuara di wilayah Muara Angke , Jakarta Barat.

Kali ini merekam memori kelam masa lalu yang pernah ada di Jakarta, yakni terjadinya pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC di tahun 1740.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari ‘Buku Asal-usul Nama Tempat Di Jakarta milik Pemprov DKI Jakarta Dinas Kebudayaan dan Permuseuman 2004″, nama ‘Angke’ sendiri diambil dari bahasa China, yakni ‘Ang’, berarti darah dan ‘Ke’ yang memiliki arti bangkai.

Melansir Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan berjudul ‘Pembunuhan Massal Etnis Cina 1740 dalam Drama Remy Sylado: Kajian New Historisisme’, tragedi pilu itu berlangsung tepat pada 9 Oktober 1740. Pembantaian itu menyebabkan 10 ribu orang asal etnis Tionghoa tewas. Jasad mereka lantas sengaja dibuang ke kali Angke. Lambat laun, kejadian itu dikenal dengan ‘Tragedi Berdarah Angke’.

Gubernur Jenderal VOC kala itu, Adrian Valckenier memerintahkan, pasukannya untuk membantai 10 ribu orang Tionghoa. Awalnya, pembantaian dilakukan di penjara. Selanjutnya, merambat ke rumah sakit dan seluruh wilayah Batavia.

Luka Menganga Etnis Tionghoa

Mengapa peristiwa kelam itu bisa terjadi? Menurut informasi dalam Jurnal Wacana dengan tajuk ‘Pembantaian Etnis Cina di Batavia 1740, Dampak Konflik Golongan “Prinsgeziden” dan “Staatsgezinden” di Belanda?’, jumlah etnis Tionghoa yang mendiami wilayah Batavia per 1 Januari 1740 adalalah 10.574 orang.

Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang setahun sebelumnya yang hanya 4 ribu orang. Ada data lain yang juga ditemukan dalam bentuk tulisan tangan. Di dalamnya, diketahui jika jumlah orang Tionghoa yang ada di dalam benteng Batavia adalah 14 ribu jiwa. Sementara itu, mereka yang tinggal di luar benteng berjumlah 60 ribu sampai 70 ribu. Jika ditotal, diperkirakan ada sekitar 80 ribu warga Tionghoa kala itu.

Asal Usul Kali Angke, Tempat Pembantaian Massal VOC 1740

 

Terkait mata pencaharian, warga yang tinggal di luar benteng atau tembok kota Batavia bekerja sebagai petani. Lebih spesifik, ada yang menggeluti profesi sebagai petani gula dan bambu. Sebagian dari mereka juga bekerja di bidang perkayuan dan arak untuk menyediakan kebutuhan bagi warga yang tinggal di dalam tembok kota.

Menjelang tahun 1740, keadaan di kota Batavia tidak menentu, Orang Tionghoa yang masuk ke Batavia harus memiliki kartu tanda masuk. Jika tidak dipatuhi, mereka akan ditangkap. Saat itu, diketahui banyak warga Tionghoa yang melanggar aturan tersebut yang berakibat pada penahanan oleh pihak berwajib. Mereka yang ditahan baru dibebaskan setelah membayar nominal tertentu.

Diketahui, pemerintah VOC mewajibkan warga Tionghoa untuk menyerahkan uang sebesar 2 ringgit setiap tahunnya. Bukti pembayaran itu dicantumkan dalam licentiebriefje dan pasbriefje. Jika mereka tidak sanggup menunjukkan bukti itu, maka akan dipulangkan ke negeri China atau dikirim ke Ceylon untuk dipaksa bekerja di perkebunan.

Di sisi lain, banyak warga Tionghoa yang mengalami perampokan dan penyiksaan. Perlakukan buruk itu tentunya didapat dari pemerintah VOC. Perbuatan sewenang-wenang yang diimplementasikan pemerintah VOC membuat warga Tionghoa geram. Hubungan antara etnis Tionghoa dan pemerintah VOC di Batavia menjadi sangat renggang dan dipenuhi rasa curiga. Ada berbagai kebijakan lain yang membuat masyarakat Tionghoa naik pitam.

Salah satunya, mengirim orang Tionghoa ke Ceylon, yang dicurigai sebagai gelandangan dan tidak memiliki bukti masuk kota. Kabar burung yang kala itu beredar menyebutkan bahwa mereka akan dibuang ke tengah laut saat proses pengiriman. Kemarahan warga Tionghoa pun memuncak. Pada 9 Oktober 1740 mereka melakukan pemberontakan.

Aksi itu berakhir dengan pembantaian terhadap etnis Tionghoa. Pembantaian ini juga didorong adanya narasi yang dikeluarkan oleh pihak VOC, bahwa siapa saja yang berhasil membantai etnis Tionghoa (terutama bagi mereka yang ada di luar kota Batavia), maka akan memperoleh uang berupa 2 dukat (emas atau perak yang diperjualbelikan di Eropa) per orang.

Iming-iming ini dinilai sangat menggiurkan, sehingga pembantaian yang terjadi sangat membabi buta. Para pembantai tak peduli siapa yang ia bunuh. Tua, muda, anak-anak, atau remaja dilibasnya, asalkan orang itu berasal dari etnis Tionghoa.

HISTORY – MENENGOK SEJARAH GLODOK

Belum lama ini publik dikejutkan dengan penemuan jembatan Glodok kuno di lokasi proyek MRT Jakarta fase 2A Glodok–Kota.

Jembatan itu ditemukan satu meter di bawah persimpangan Jalan Pinangsia Raya dengan Pintu Besar Selatan dan Pancoran.

Sejarawan Alwi Shahab dalam Batavia Kota Banjir menyebut pada masa lalu kawasan Glodok dan Pancoran dihubungkan oleh sebuah kanal.

Oleh karena itu dibangun jembatan untuk menghubungkan kedua daerah tersebut. Namun, pada awal abad ke-20 kanal di kawasan Pancoran ditutup dan kini merupakan bagian dari jalan raya dan pertokoan.

Sementara jembatan Glodok yang menghubungkan kawasan Glodok dan Pancoran dibongkar.

Ketika Belanda menduduki Batavia, Glodok merupakan salah satu kawasan yang tak pernah sepi dari aktivitas masyarakat.

Kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu pecinan tertua di Indonesia.

Sejarah kawasan ini berkaitan dengan peristiwa pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia pada 1740.

Kedatangan orang Tionghoa dalam jumlah besar menyebabkan dibukanya wilayah di sekitar Batavia.

Mereka membuka perkebunan gula yang menjadi satu-satunya ekspor asli Batavia pada abad ke-17 dalam bentuk gula mentah maupun arak.

Perkembangan komunitas Tionghoa itu membuat VOC khawatir. Karena sulit mengawasi orang Tionghoa di luar tembok kota, VOC pun mengeluarkan peraturan yang semakin lama semakin keras.

Mulanya VOC menetapkan kuota orang Tionghoa yang diizinkan diangkut dengan kapal jung.

Namun, aturan ini diakali dengan mendaratkan para tenaga kerja di luar pelabuhan Batavia, kemudian mereka diselundupkan ke dalam kota.

Gesekan antara VOC dengan orang Tionghoa di sekitar Batavia kian terlihat setelah VOC menurunkan harga dan kuota produksi gula yang dialokasikan untuk penggilingan tebu di sekitar Batavia.

Kebijakan itu diambil VOC sebagai dampak melimpahnya persediaan gula di pasar dunia.

Kebijakan VOC itu menyebabkan banyak kuli Tionghoa kehilangan pekerjaan.

Kondisi itu meningkatkan angka kriminalitas karena sejumlah kuli membentuk gerombolan pencuri.

Untuk menangani hal itu, VOC merencanakan pemindahan paksa para migran yang tidak terdaftar ke pos-pos terdepan Belanda di wilayah Ceylon (kini Sri Lanka).

Di sisi lain, kekhawatiran muncul di kalangan orang-orang Tionghoa yang berada di wilayah Batavia.

Tersiar kabar bahwa rencana pemindahan para migran merupakan kedok untuk membuang mereka ke laut.

Sejarawan Susan Blackburn dalam Jakarta: Sejarah 400 Tahun menyebut pada 1740 wilayah sekitar Batavia menjadi saksi pemberontakan petani Tionghoa.

Mereka berbaris menuju pusat kota Batavia sembari membawa senjata buatan sendiri.

Meski orang Tionghoa yang tinggal di kota terhitung sedikit atau tak pernah melakukan kontak dengan orang Tionghoa di luar dinding kota, beredar isu bahwa orang-orang Tionghoa di dalam dinding kota Batavia berencana membantu para pemberontak.

“Ketika gerombolan orang Cina yang bersenjata seadanya ini menyerang kota pada 8 Oktober, mereka dapat diusir dengan mudah, tapi orang Cina yang tinggal di dalam kota tidak luput dari kekerasan,” tulis Susan.

Imbas pemberontakan tersebut ribuan rumah orang Tionghoa dijarah dan dibakar. “Kemungkinan korbannya lebih dari 1.000 orang Cina,” tulis Susan.

Menurut Alwi Shahab, ketika pembantaian ini terjadi, perkampungan orang Tionghoa berada kira-kira di sebelah utara Glodok, di kawasan Kali Besar.

VOC kemudian membangun perkampungan baru untuk mereka yang berlokasi sedikit di luar tembok kota yang kini dikenal dengan nama Glodok.

Budayawan Rachmat Ruchiat dalam Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta menyebut ada sejumlah kisah mengenai asal-usul kata Glodok.

Pertama, kata itu disebut berasal dari kata grojok yang mengacu pada bunyi suara kucuran air dari pancuran.

Pada 1670, di area itu terdapat semacam waduk penampungan air yang dikucurkan dengan pancuran kayu dari ketinggian sekitar 10 kaki.

“Kata grojok diucapkan oleh orang-orang Tionghoa totok, penduduk mayoritas kawasan itu zaman dulu. Kemudian berubah menjadi glodok sesuai dengan lidahnya,” tulis Rachmat.

Sumber lain menyebut kata Glodok berawal dari jembatan bernama Jembatan Glodok.

Jembatan itu melintas di atas Kali Besar yang berada di kawasan tersebut. Menurut Rachmat, yang mengutip Frederik de Haan, jembatan itu dinamai demikian karena dahulu di ujungnya terdapat tangga-tangga yang menempel pada tepi kali yang dibuat pada 1643.

Kala itu tangga tersebut biasa digunakan untuk mandi dan mencuci oleh penduduk sekitar.

Tangga semacam itu dalam bahasa Sunda disebut golodok, sama seperti sebutan bagi tangga rumah.

Sementara itu, Alwi Shahab dalam Betawi: Queen of The East mencatat, kawasan itu mulanya adalah tempat pemberhentian kuda-kuda penarik beban untuk diberi minum.

Masih di sekitar Glodok terdapat pula kawasan Pancoran yang dahulu merupakan tempat penjernihan air.

“Nama Pancoran digunakan karena di tempat ini dulu ada air mancur. Para penduduk siap antri selama beberapa jam untuk mengambil air dari kali Molenvliet (Ciliwung) yang telah disaring terlebih dahulu,” tulis Alwi.

Air dari penampungan itu juga disalurkan ke kawasan kastil melalui Pintu Besar Selatan. Konsep menyalurkan air dengan menggunakan saluran itu telah dikembangkan sejak masa pemerintahan Gubernur Jenderal Durven (berkuasa 1728–1732).

Meski begitu proses menyalurkan air ini baru dilaksanakan pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal van Imhoff (berkuasa 1743–1750).

Saluran air yang terbuat dari kayu itu berbentuk balok persegi empat yang dilubangi kemudian disambung satu sama lain dengan direkatkan menggunakan timah.

Saluran air itu kemudian disalurkan ke air mancur yang berada di halaman balaikota atau Stadhuis (kini Museum Sejarah Jakarta), untuk memenuhi kebutuhan air warga di dalam tembok kota.

Seiring berjalannya waktu, aktivitas perekonomian di kawasan Glodok terus berkembang hingga sekarang.

Sebagai salah satu pusat perekonomian yang sibuk di Jakarta, kawasan ini bahkan sempat menjadi pusat perdagangan gelap uang dolar sampai pertengahan tahun 1960-an.*